Pemkab Temanggung Komitmen Upayakan Perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pemkab Temanggung mendapat piagam penghargaan SAKIP Kategori B dari Kementerian PANRB (Foto: Pemkab Temanggung)

Jampiroso, Temanggung- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung terus berkomitmen melakukan upaya perbaikan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini diungkapkan oleh Kabag HUMAS Setda Kabupaten Temanggug, Sumarlinah. Ia menjelaskan bahwa upaya ini dilakukan dengan harapan kelak Pemkab mendapat penghargaan kategori A.

Diinformasikan oleh Sumarlinah, bahwa Pemkab Temanggung baru saja mendapat penghargaan predikat B dengan perolehan nilai 60,16 hasil evaluasi SAKIP 2019. Atas keberhasilan tersebut Pemkab Temanggung mendapat piagam penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang diterima oleh Wakil Bupati Heri Ibnu Wibowo di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

“Upaya lain yang akan dilakukan yakni dengan meningkatkan kualitas laporan kinerja baik di tingkat Pemkab maupun OPD antara lain dengan menyajikan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja serta memastikan agar pimpinan OPD memanfaatkan laporan kinerja sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.“ jelas Sumarlinah.

Menurutnya, Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi, SAKIP menjadi hal yang penting dalam memantau kinerja instansi pemerintah. Komponen yang dinilai dalam evaluasi SAKIP meliputi perencanaan kerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

“Alhamdulillah dari semua komponen tersebut Pemkab Temanggung mengumpulkan nilai 60,16 dengan predikat B, meningkat lebih baik dibanding tahun 2018 predikat CC dengan total skor 59,05,“ jelasnya.

Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah

Bagaimanapun, evaluasi merupakan bentuk pengawasan yang cukup efektif untuk meningkatkan kualitas dalam kerja. Selain itu, evaluasi juga menjadi wadah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran.

Hal ini akan mampu memberikan saran perbaikan yang diperlukan demi terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Hasil evaluasi lanjutnya menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung memperoleh nilai 60,16 atau predikat B.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai. Selain itu kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah menunjukkan hasil yang baik.

Berbagai upaya yang ditempuh diantaranya dengan melakukan review secara berkala atas Renstra OPD terkait kualitas perumusan tujuan, sasaran strategi dan indikator kinerja, serta memanfaatkan hasil review untuk perbaikan kinerja organisasi dan penyusunan struktur organisasi. Di samping itu, mengembangkan aplikasi manajemen kinerja secara terintegrasi mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja dan penganggaran sehingga dapat mengoptimalkan penerapan performance based budgeting secara konsisten di tingkat OPD.

Add Comment